Transformasi Permukiman Kumuh, Disperkim Kalsel Berikan Peningkatan Kapasitas KSM Menuju Hunian Berkelanjutan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengadakan kegiatan pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan tema “Peningkatan Kapasitas dan Peran KSM dalam Upaya Penanganan Permukiman Kumuh” di Banjarbaru, Kamis (24/4/2025).
Kegiatan ini dibuka langsung Kepala Disperkim Kalsel, Musyidah Aminy diwakili oleh Kepala Seksi Penataan Kawasan Permukiman, Rahmatullah didampingi Kepala Seksi Pembinaan Teknis Kawasan Permukiman, Egianti Sariutami.
Dalam sambutannya, disampaikan bahwa penanganan kawasan kumuh di Provinsi Kalimantan Selatan masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan kawasan hunian yang layak.
Sesuai dengan amanat UU Nomor 1 Tahun 2011, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman telah melakukan berbagai langkah konkret untuk menangani permasalahan ini, namun hasil yang dicapai belum maksimal.
“Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan konvensional perlu didukung dengan pemberdayaan masyarakat yang menyeluruh dan berkelanjutan,” kata Rahmatullah saat membacakan sambutan Kepala Disperkim Kalsel.
Menurutnya, transformasi paradigma pembangunan kawasan permukiman telah bergeser dari sekedar peningkatan infrastruktur menjadi penguatan kemandirian masyarakat. Upaya ini sejalan dengan Asta Cita untuk memenuhi target RPJMN 2025-2029.
“Permukiman yang layak adalah hak setiap warga negara. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan komitmen kolektif, kolaborasi lintas sektor, dan pemberdayaan sebagai faktor utama pembangunan menuju Indonesia Emas 2045,” jelas Rahmatullah.
Di akhir sambutannya, Rahmatullah menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Kegiatan pembinaan ini diikuti oleh 30 peserta dari 6 Kabupaten/Kota, yaitu Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, dan Tabalong.
“Dengan harapan, kegiatan ini dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan kawasan kumuh demi terciptanya permukiman yang layak huni dan berkelanjutan,” tutupnya. MC Kalsel/tgh,
