Barito Timur Raih Opini WTP untuk Kesepuluh Kalinya dari BPK RI
www.sinarrakyat.com, Tamiang Layang – Pemerintah Kabupaten Barito Timur kembali menorehkan prestasi di bidang pengelolaan keuangan daerah dengan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut. Meski demikian, pemerintah daerah mengakui masih terdapat sejumlah catatan yang harus dibenahi agar kualitas tata kelola keuangan semakin meningkat.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Barito Timur, M.Yamin, melalui pidato yang dibacakan Sekretaris Daerah Misnohartaku dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang III DPRD Barito Timur, Senin (29/6/2026).
Rapat tersebut mengagendakan penyampaian penjelasan kepala daerah atas pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Bupati menjelaskan bahwa dokumen pertanggungjawaban ini disusun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyampaiannya dilakukan setelah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 selesai diaudit oleh BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah.
“LKPD Tahun Anggaran 2025 meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Dengan demikian, Kabupaten Barito Timur telah sepuluh kali berturut-turut mempertahankan opini WTP. Hal ini tidak lepas dari kerja sama seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan,” ujarnya.
Kinerja keuangan daerah pada tahun 2025 juga tercatat cukup positif. Pendapatan daerah mencapai Rp1,349 triliun atau 103,26 persen dari target yang ditetapkan. Sementara itu, realisasi belanja tercatat sebesar Rp1,302 triliun atau 91,48 persen dari pagu anggaran setelah perubahan, sehingga menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp163,93 miliar.
Kontributor terbesar pendapatan berasal dari dana transfer pusat dan provinsi sebesar Rp1,262 triliun (107,17 persen), sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga melampaui target menjadi Rp79,81 miliar atau 100,83 persen. Di sisi lain, belanja terbesar dialokasikan untuk belanja operasi sebesar Rp 873,55 miliar dan belanja modal Rp265,15 miliar yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur serta peningkatan pelayanan publik.
Meskipun berhasil mempertahankan prestasi, Bupati menyadari masih ada kekurangan dalam pelaksanaan anggaran. Ia mengharapkan masukan dari DPRD sebagai bahan evaluasi agar pengelolaan keuangan ke depan semakin baik.
“Segara saran dan kritik sangat kami harapkan agar kualitas pengelolaan keuangan terus membaik dan opini WTP yang diperoleh semakin berkualitas,” pungkasnya.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Barito Timur Nursulistio dan dihadiri unsur pimpinan DPRD, jajaran perangkat daerah, serta tamu undangan.
(S.R) .
