Meski Pendapatan Anjlok, Pemkab Barito Timur Tetap Tingkatkan Belanja Daerah Sebesar 2,66 Persen

www.sinarrakyat.com, BARITO TIMUR – Di tengah proyeksi pendapatan daerah yang turun sebesar Rp103,82 miliar, Pemerintah Kabupaten Barito Timur tetap menaikkan alokasi belanja dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Rancangan tersebut diajukan Bupati Barito Timur M. Yamin dalam Rapat Paripurna DPRD Barito Timur, Selasa (18/8/2026). Total besaran perubahan APBD 2026 mencapai Rp1.020.668.215.756,85, naik sekitar Rp26,49 miliar atau 2,66 persen dibandingkan APBD Induk Tahun 2026.

Kondisi ini menjadi salah satu poin penting dalam arah kebijakan perubahan anggaran, di mana pemerintah daerah tetap berupaya mempertahankan belanja untuk program-program yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.

Dalam pidato pengantarnya, Yamin menegaskan pembahasan perubahan APBD tidak semata-mata berkaitan dengan perubahan angka dalam dokumen anggaran. Menurutnya, setiap alokasi anggaran harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

“Pembahasan Perubahan APBD tidak semata-mata dimaknai sebagai perubahan angka-angka dalam dokumen anggaran, tetapi harus ditempatkan sebagai upaya bersama untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah dan memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat,” kata Yamin.

Pendapatan Turun, Belanja Tetap Meningkat

Dalam rancangan perubahan APBD 2026, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp 856,74 miliar, turun Rp103,82 miliar atau 10,81 persen dibandingkan APBD Induk.

Sebaliknya, belanja daerah justru diproyeksikan mencapai sekitar Rp1,02 triliun, meningkat 2,66 persen.

Meski menghadapi penurunan pendapatan, Pemkab Barito Timur tetap mempertahankan sejumlah belanja prioritas yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Prioritas tersebut mencakup peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, pengembangan ekonomi masyarakat, penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas lingkungan hidup serta penguatan pelayanan pemerintahan.

Pada sektor pendidikan, pemerintah daerah mengalokasikan Rp 265,74 miliar atau 26,04 persen dari total belanja daerah. Sementara sektor kesehatan, meliputi Dinas Kesehatan dan RSUD, mendapatkan alokasi Rp 171,16 miliar atau 16,77 persen. Sedangkan belanja infrastruktur dan pelayanan publik mencapai Rp 169,39 miliar atau 17,09 persen dari total belanja daerah.

Anggaran pendidikan antara lain diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, termasuk memperbaiki sekolah yang mengalami kerusakan berat maupun ringan. Untuk sektor kesehatan, anggaran diarahkan antara lain untuk penyediaan peralatan dan sarana kesehatan bagi Pustu di desa. Sementara infrastruktur dasar mencakup rehabilitasi jalan kabupaten.

Belanja Difokuskan, SiLPA Jadi Sumber Penutup Defisit.

Menghadapi kondisi pendapatan yang menurun, Pemkab Barito Timur melakukan penajaman belanja agar lebih efektif, efisien dan tepat sasaran. Anggaran diprioritaskan untuk program yang bersifat mendesak dan memiliki dampak langsung terhadap pelayanan dasar serta kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan perubahan APBD juga mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan APBD hingga semester pertama, perkembangan ekonomi daerah, kemampuan keuangan serta prioritas pembangunan.

Yamin berharap pembahasan bersama DPRD dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tetap sejalan dengan prioritas pembangunan nasional, provinsi maupun kabupaten.

“Saya yakin Pimpinan dan seluruh Anggota Dewan yang terhormat dapat bekerja sama dan memberikan pemikiran yang konstruktif dan responsif, secara khusus dalam pembahasan program dan kegiatan pembangunan daerah Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi, Prioritas Kabupaten, terutama 20 program Bupati dan Wakil Bupati serta kebutuhan masyarakat dan daerah,” ujarnya.

Untuk menutupi defisit anggaran, rancangan perubahan APBD 2026 mencantumkan pembiayaan netto sebesar Rp 163,93 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025. Dengan kebijakan tersebut, Pemkab Barito Timur berharap keterbatasan pendapatan tidak menghambat pelaksanaan program prioritas hingga akhir tahun anggaran.

Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 selanjutnya akan dibahas lebih lanjut bersama DPRD Barito Timur sesuai tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan. (S.R).