Anggaran Kerjasama Media RSUD Tamiang Layang Menuai Kontroversi, Wartawan: Diduga Ada Permainan
SINAR RAKYAT, BARITO TIMUR – Anggaran kerjasama antara sejumlah media dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tamiang Layang menuai sorotan dan memicu kontroversi di kalangan insan pers. Sejumlah wartawan mempertanyakan transparansi dan keadilan dalam pembagian anggaran publikasi yang dibeberkan oleh Direktur RSUD Tamiang Layang, dr. Vinny Safari, MM dalam jumpa pers beberapa waktu lalu.
Dalam penjelasan yang disampaikan, dr. Vinny mengungkapkan adanya kerjasama dengan beberapa media lokal maupun regional, masing-masing dengan nilai kontrak yang berbeda. Namun, pernyataan tersebut dinilai tidak sesuai dengan kenyataan yang dirasakan oleh sejumlah awak media yang merasa diabaikan atau hanya menerima nominal kecil dari nilai kontrak yang tercatat secara resmi.
Berikut adalah daftar media yang menjalin kontrak kerjasama dengan RSUD Tamiang Layang Tahun Anggaran 2025, berdasarkan informasi dari pihak RSUD:
PT. Kalteng Pos Press – Rp 36.000.000 (a.n. Logman Susilo)
Kalimantan Pos – Rp 25.000.000 (a.n. Devinna Resti)
Demokrasi Post – Rp 3.600.000 (a.n. Dewi Handayani)
Detak Waktu News – Rp 3.600.000 (a.n. Titi Ariyanti)
Buser – Rp 3.600.000 (a.n. Binaria Herly)
Tabloid BKN – Rp 3.600.000 (a.n. T. Dewi)
Harian Umum Tabengan – Rp 6.100.000 (a.n. AB. Agung Nugroho, SE)
Sinar Borneo – Rp 3.600.000 (a.n. Budi Irawan/M. Zakir)
Info Borneo – Rp 3.600.000 (a.n. Burhansyah)
Klik Barito – Rp 25.000.000 (a.n. Prasojo Eko Aprianto)
Spirit Nusantara – Rp 25.000.000 (a.n. Silvia Arisanti Pratiwi)
JurnalisPost.Online – Rp 7.500.000 (a.n. Fauzi Rahman)
Kontrak tersebut disebutkan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia serta jumlah penayangan informasi bulanan dan bentuk media (cetak/online). Kesepakatan ini disebut telah ditandatangani langsung oleh Direktur RSUD Tamiang Layang, dr. Vinny Safari, MM.
Namun, sejumlah wartawan menilai adanya ketimpangan dan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan kerjasama tersebut.
Mardianto, wartawan dari media online Patraindonesia.com, mengaku akan menindaklanjuti dugaan ketidaksesuaian tersebut ke pihak berwenang. Ia menyebut bahwa ada indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam pembagian kontrak media.
“Informasi kontrak media ini pertama kali mencuat di grup WhatsApp Bartim Membangun. Disebutkan ada oknum wartawan penjilat dan korup yang menerima kontrak besar dari RSUD,” ungkapnya, Jumat (10/10/2025).
Ia mengaku merasa dirugikan oleh informasi tersebut dan telah berkonsultasi dengan pihak Reskrim Polres Barito Timur bersama rekannya Binaria.
“Kami sudah diarahkan untuk melaporkan ke bagian Tipikor. Kami akan kawal kasus ini sampai tuntas, karena nama baik wartawan telah tercoreng,” tegas Mardianto.
Senada dengan Mardianto, wartawan senior Tamiati Dewi juga menyampaikan bahwa nilai kontrak yang disebut pihak RSUD tidak sesuai dengan realisasi yang diterima di lapangan.
“Dari kontrak yang disebutkan Rp 3,6 juta per tahun, kami hanya menerima Rp 60.000 per bulan. Kalau dikalikan setahun, tak sampai sejuta,” ungkap Tamiati.
Ia menyayangkan ketimpangan dalam pembagian anggaran, sementara ada media lain yang mendapatkan hingga puluhan juta rupiah. “Bukan karena iri, tapi ini sangat tidak adil bagi teman-teman media lainnya,” tambahnya.
Wartawan lainnya, Ahmad Fahrizali, juga turut menyayangkan pembagian anggaran yang dinilai tidak merata dan tidak transparan. Ia menyebut pihak RSUD sempat menyatakan tidak memiliki anggaran saat dirinya mengajukan proposal langganan.
“Kami maklum saat itu, tapi belakangan diketahui ternyata anggarannya cukup besar dan hanya dikuasai oleh beberapa media tertentu,” ujarnya.
Ahmad menduga ada praktik yang tidak sehat dalam penyaluran anggaran kerjasama media. “Patut diduga ada permainan dalam anggaran media di RSUD Tamiang Layang,” pungkasnya.
Penelusuran Lanjutan kasus ini diperkirakan akan terus bergulir seiring rencana pelaporan ke pihak aparat penegak hukum.
Polemik ini menjadi catatan penting akan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran publik, khususnya yang melibatkan kerjasama dengan pihak eksternal seperti media.
(Ahmad Fahrizali)
