APBD-P 2026: Pemkab Barito Timur Prioritaskan Karhutla, Air Bersih, PJJ dan Percepat Jabatan Definitif
www.sinarrakyat.com, Tamiang Layang — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Timur memberikan jawaban resmi terhadap pandangan umum fraksi-fraksi pendukung DPRD terkait Rancangan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Jawaban Kepala Daerah tersebut dibacakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Barito Timur, Misnohartaku, dalam lanjutan Rapat Paripurna I Masa Sidang I Tahun Sidang 2026 Selasa, (1/9/2026)
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut atas penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD (31/8/).
Sebelumnya, seluruh fraksi pendukung DPRD, yakni Fraksi Partai Golkar, PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Perindo, PKB dan Partai PSRD, telah menyatakan menerima pengajuan Rancangan Nota Keuangan dan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas ke tahapan berikutnya.
Dana Transfer Turun, Pemkab Dorong Kemandirian Fiskal
Menanggapi sorotan fraksi terkait penurunan dana transfer dari pemerintah pusat, Pemkab Barito Timur menyatakan kondisi tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Sekda Misnohartaku menegaskan pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui langkah intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan.
Namun, upaya meningkatkan PAD tersebut tetap akan memperhatikan kemampuan masyarakat dan dunia usaha agar kebijakan yang ditempuh tidak menimbulkan beban tambahan, khususnya bagi masyarakat kecil.
Pemkab juga menjelaskan bahwa peningkatan belanja modal dalam Perubahan APBD 2026 diarahkan pada proyek strategis yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat.
Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan dan irigasi, serta peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan menjadi sejumlah sektor yang diprioritaskan.
Pemerintah daerah juga menegaskan tidak akan mengedepankan proyek mercusuar. Setiap program pembangunan diarahkan agar tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Karhutla dan Krisis Air Bersih Jadi Prioritas
Sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian fraksi DPRD turut mendapat jawaban dari Pemkab Barito Timur.
Salah satunya terkait ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta dampak musim kemarau panjang yang berpotensi menyebabkan krisis air bersih.
Menanggapi masukan Fraksi Gerindra dan PKB, pemerintah daerah menyatakan penanganan Karhutla dan pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat terdampak menjadi prioritas.
Dukungan anggaran dapat dilakukan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) maupun program perangkat daerah terkait, sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
Pemkab juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan berperan aktif dalam mencegah terjadinya Karhutla.
Kabut Asap, Pemkab Terapkan Pembelajaran Jarak Jauh
Persoalan kualitas udara akibat kabut asap juga menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama berkaitan dengan keselamatan peserta didik dan tenaga pendidik.
Pemkab menjelaskan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur telah menerbitkan surat edaran terkait pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi kualitas udara yang dapat berdampak terhadap kesehatan.
Kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk perlindungan terhadap peserta didik dan tenaga pendidik di tengah kondisi udara yang kurang sehat.
Pengisian Jabatan Definitif Segera Diselesaikan
Sementara itu, terkait masih adanya sejumlah jabatan yang diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt), Pemkab Barito Timur menjelaskan bahwa proses percepatan pengisian jabatan definitif tengah dilakukan.
Menjawab pertanyaan Fraksi PSRD, pemerintah daerah menyampaikan proses pengisian jabatan definitif dilakukan melalui mekanisme job fit dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).
Proses tersebut saat ini berada dalam tahap penyelesaian dan diharapkan dapat segera dituntaskan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemkab-DPRD Perkuat Sinergi Pembahasan APBD Perubahan
Di akhir penyampaiannya, Pemkab Barito Timur menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan pandangan, kritik dan saran terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Seluruh masukan dari DPRD akan menjadi bahan penyempurnaan dalam pembahasan lebih lanjut bersama komisi-komisi terkait.
Pemerintah daerah berharap proses pembahasan Perubahan APBD 2026 dapat berjalan secara konstruktif dengan mengedepankan kepentingan masyarakat dan efektivitas penggunaan anggaran.
Sinergi antara eksekutif dan legislatif diharapkan terus diperkuat untuk mendukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Barito Timur, yakni “Mewujudkan Barito Timur Sejahtera, Elegan, Gigih, Amanah dan Harmonis menuju Gumi Jari Janang Kalalawah.”. (S.R).
