RAPBD 2027 : Fraksi PSRD Minta Penjelasan Belanja Pegawai dan SiLPA Rp 163,93 Milliar

www.sinarrakyat.com, TAMIANG LAYANG – Fraksi Gabungan Persatuan Solidaritas Rakyat Demokrasi (PSRD) DPRD Kabupaten Barito Timur menyoroti tingginya ketergantungan fiskal daerah, besarnya belanja pegawai, serta kebutuhan transparansi dalam pengalokasian anggaran pembangunan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.

Pandangan umum fraksi tersebut dibacakan oleh juru bicara Bayanto, S.I.Kom., dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Barito Timur, Senin (12/10/2026).

Dalam pandangannya, Fraksi PSRD menyampaikan sejumlah catatan dan pertanyaan kepada pemerintah daerah setelah mencermati dokumen Raperda APBD 2027 beserta nota keuangannya. Fraksi ini meminta penjelasan yang disertai data konkret agar pembahasan anggaran dapat dilakukan secara lebih mendalam dan terukur.

Salah satu perhatian utama PSRD adalah proyeksi pendapatan daerah tahun 2027 sebesar Rp856,73 miliar. Angka tersebut mengalami penurunan Rp103,82 miliar atau 10,81 persen dibandingkan proyeksi sebelumnya. Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan sebesar Rp85,51 miliar, sedangkan pendapatan transfer mencapai Rp761,16 miliar.

Fraksi PSRD menilai kondisi tersebut menunjukkan ketergantungan fiskal Kabupaten Barito Timur terhadap pemerintah pusat dan provinsi masih tinggi. Karena itu, pemerintah daerah didorong memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah tanpa membebani masyarakat.

PSRD juga meminta pemerintah menjelaskan potensi PAD yang belum tergarap, target tambahan pendapatan melalui optimalisasi basis data dan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), serta menyampaikan perbandingan realisasi PAD tahun 2025 dan capaian tahun 2026 dengan target yang telah ditetapkan.

Belanja Pegawai dan Efektivitas Anggaran Jadi Sorotan

Selain pendapatan, Fraksi PSRD menaruh perhatian pada struktur belanja daerah, khususnya belanja pegawai yang dalam nota keuangan disebut masih melebihi batas ideal 30 persen.

Fraksi ini mengingatkan agar anggaran daerah tidak terlalu banyak terserap untuk kebutuhan internal birokrasi, sehingga ruang pembiayaan pembangunan dan pelayanan masyarakat tetap memadai.

PSRD meminta pemerintah daerah memaparkan persentase belanja pegawai serta belanja barang dan jasa yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan penanggulangan kemiskinan.

Fraksi tersebut juga meminta rincian perbandingan antara belanja operasional rutin birokrasi dan belanja barang serta jasa yang menghasilkan keluaran maupun manfaat langsung bagi masyarakat, termasuk rincian belanja pegawai, belanja alat tulis kantor (ATK), dan belanja modal pada setiap organisasi perangkat daerah (OPD).

Minta Daftar Prioritas Jalan dan Jembatan

Dalam bidang infrastruktur, Fraksi PSRD menegaskan bahwa jalan, jaringan pendukung, dan irigasi merupakan kebutuhan yang berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, pertanian, pendidikan, serta kesehatan masyarakat.

Pemerintah daerah diminta menjelaskan indikator penentuan prioritas pembangunan infrastruktur sekaligus melampirkan daftar lokasi atau ruas jalan dan jembatan yang direncanakan mendapat penanganan pada tahun anggaran 2027, berikut estimasi alokasi anggarannya.

Pendidikan dan Kesehatan Harus Merata

Fraksi PSRD juga menekankan pentingnya mempertahankan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama. Di sektor pendidikan, fraksi meminta data mengenai jumlah gedung sekolah yang mengalami kerusakan serta target rehabilitasi tahun 2027. Sementara di bidang kesehatan, PSRD meminta data dan target terkait prevalensi stunting, angka kematian ibu dan bayi, serta cakupan jaminan kesehatan masyarakat.

Penggunaan SiLPA Rp163,93 Miliar Dipertanyakan

Catatan lainnya berkaitan dengan pembiayaan daerah. PSRD mencermati adanya sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun 2025 sebesar Rp163,93 miliar yang digunakan untuk menutup defisit RAPBD 2027. Fraksi meminta penjelasan terperinci mengenai komposisi SiLPA tersebut serta program prioritas tahun 2027 yang akan dibiayai dari sumber dana ini.

Menutup pandangannya, Fraksi PSRD berharap pemerintah Kabupaten Barito Timur memberikan jawaban, penjelasan, serta data yang konkret dan akurat atas seluruh pertanyaan yang disampaikan, sehingga pembahasan APBD 2027 dapat berlangsung mendalam dan menghasilkan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan serta bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Barito Timur. (S.R).