Musrenbang RPJMD 2025–2029, Pemprov Kalsel Soroti Capaian Makro dan Target Pembangunan Berkelanjutan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025–2029. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Auditorium Idham Chalid, Kawasan Perkantoran Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Senin (5/5/2025).
Musrenbang ini menjadi forum strategis bagi para pemangku kepentingan untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan dinamika dan tantangan yang dihadapi dalam lima tahun ke depan.
Dalam kesempatan ini, Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, Ariadi Noor, menyampaikan capaian indikator makro pembangunan yang menjadi dasar penyusunan RPJMD. Ia menegaskan bahwa penyusunan dokumen perencanaan ini didasarkan pada pemahaman menyeluruh terhadap dinamika ekonomi daerah dan hasil evaluasi kinerja pembangunan sebelumnya.
“Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan pada tahun 2024 mencapai 5,05 persen. Ini merupakan capaian yang menggembirakan dan memberikan landasan kokoh bagi pembangunan berkelanjutan di masa mendatang,” ungkapnya.
Sejumlah indikator makro lainnya juga menunjukkan perkembangan yang positif. Tingkat kemiskinan berhasil ditekan hingga mencapai 4,2 persen, menjadikan Kalimantan Selatan sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah kedua secara nasional setelah Provinsi Bali. Selain itu, angka ketimpangan pendapatan yang diukur melalui rasio gini tercatat sebesar 0,298, menunjukkan perbaikan dalam distribusi pendapatan masyarakat. Tingkat pengangguran terbuka pun terkendali di angka 4,2 persen.
“Capaian ini mencerminkan arah pembangunan yang semakin inklusif dan merata,” tambah Ariadi.
Dari sisi kualitas sumber daya manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Selatan pada tahun 2024 mencapai 75,19 poin, masuk dalam kategori tinggi. Peningkatan kualitas lingkungan hidup juga tercermin dari nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 75,7 poin.
“Kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Selatan terus mengalami peningkatan dan sudah berada dalam kategori tinggi, hal ini menunjukkan keberhasilan berbagai program pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat serta perbaikan kualitas lingkungan hidup yang tercermin dari nilai IKLH,” lanjutnya.
Dari aspek tata kelola pemerintahan, Pemprov Kalimantan Selatan kembali meraih predikat A dalam penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan menjadi satu-satunya provinsi di luar Pulau Jawa yang meraih predikat tersebut. Target ke depan adalah mencapai predikat AA paling lambat pada tahun 2029.
“Predikat A dalam akuntabilitas kinerja yang kembali diraih Pemprov Kalimantan Selatan menjadi bukti nyata komitmen kita dalam membangun pemerintahan dan ke depan, kita menargetkan peningkatan lebih lanjut dengan meraih predikat AA paling lambat pada tahun 2029,” terangnya.
Selain itu, Pemprov Kalsel juga berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah, yang menjadi indikator penting dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Ini bukan hanya prestasi administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab kepada publik,” tukasnya.
Musrenbang RPJMD ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan kebijakan dan program pembangunan yang lebih tepat sasaran, inklusif, dan berkelanjutan demi mewujudkan Kalsel yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. MC Kalsel/dam
