Re-LUN Kritik Pernyataan Dirut PLN soal Pasokan Batubara dan Desak Evaluasi Manajemen
SINAR RAKYAT, Jakarta – Koordinator Nasional Relawan Listrik Untuk Negeri (Re-LUN), Teuku Yudhistira, melontarkan kritik keras terhadap pernyataan Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, terkait upaya penanganan krisis pasokan batubara yang disebut menjadi salah satu penyebab pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah.
Kritik tersebut disampaikan Yudhistira menyusul pernyataan Darmawan dalam video yang dirilis PLN pada Sabtu (20/6/2026). Dalam pernyataannya, Darmawan menyebut PLN telah berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memperoleh pasokan batubara dengan kandungan kalori menengah (medium rank coal) guna menjaga operasional sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
Darmawan juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas terjadinya pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa. Ia menjelaskan bahwa PLN mempercepat proses penandatanganan kontrak dengan pemasok batubara yang mendapat penugasan dari pemerintah agar pasokan energi dapat segera dipulihkan.
Selain persoalan pasokan batubara, Darmawan mengungkapkan adanya gangguan teknis pada dua PLTU besar milik Independent Power Producer (IPP) yang turut memengaruhi sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Menurutnya, PLN bersama mitra terkait sedang melakukan percepatan perbaikan agar kedua pembangkit tersebut dapat kembali beroperasi.
Namun, Yudhistira menilai penjelasan tersebut tidak sesuai dengan kondisi teknis yang ada. Menurutnya, sebagian besar PLTU yang disebutkan oleh Darmawan dirancang menggunakan batubara berkalori rendah (low rank coal), sehingga alasan terkait kebutuhan medium rank coal dinilai tidak tepat.
“PLTU yang disebutkan sebagian besar merupakan bagian dari proyek 10.000 MW yang memang didesain menggunakan low rank coal. Karena itu, pernyataan mengenai kebutuhan medium rank coal perlu diklarifikasi,” kata Yudhistira saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (22/6/2026).
Ia juga menyoroti keputusan pemerintah yang kembali menunjuk Darmawan Prasodjo sebagai Direktur Utama PLN melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar pada 18 Juni 2026. Menurutnya, penunjukan tersebut dilakukan di tengah munculnya keluhan masyarakat terkait gangguan pasokan listrik di sejumlah daerah.
Yudhistira berpendapat bahwa persoalan kelistrikan yang terjadi saat ini tidak hanya berkaitan dengan pasokan batubara, tetapi juga menyangkut aspek perencanaan sistem dan cadangan daya (reserve margin). Ia menilai evaluasi menyeluruh terhadap manajemen PLN perlu dilakukan guna mencegah terulangnya gangguan serupa.
Selain itu, Re-LUN mengklaim menerima laporan mengenai pemadaman listrik yang disebut mulai meluas ke sejumlah wilayah di luar Jawa dan Sumatera, termasuk di Kalimantan. Atas dasar itu, organisasi tersebut mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis guna menjamin keandalan sistem kelistrikan nasional.
Yudhistira juga meminta aparat penegak hukum melakukan pengawasan terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan pengelolaan sektor kelistrikan apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.
Sementara itu, hingga berita ini ditulis, belum terdapat tanggapan resmi tambahan dari pihak PLN terkait kritik yang disampaikan Re-LUN maupun tudingan yang diarahkan kepada jajaran manajemen perusahaan. (Tim/Red)
