Perindo Dorong Prioritas Pembangunan yang Menyentuh Rakyat
Barito Timur – Fraksi Partai Persatuan Indonesia (Perindo) DPRD Kabupaten Barito Timur meminta pemerintah daerah memprioritaskan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp163,93 miliar untuk program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Prioritas tersebut meliputi perbaikan jalan dan jembatan desa, pemberian beasiswa bagi anak dari keluarga kurang mampu, serta peningkatan pelayanan kesehatan melalui penguatan puskesmas dan penambahan dokter spesialis di RSUD Tamiang Layang.
Permintaan itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Perindo, Rayanto, saat membacakan pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD setempat.
“Fraksi Perindo meminta agar SiLPA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp163.932.362.575,85 bisa dialokasikan untuk perbaikan jalan poros desa dan jembatan, beasiswa anak Barito Timur yang kurang mampu, peningkatan pelayanan kesehatan melalui penguatan puskesmas serta penambahan dokter spesialis di RSUD Tamiang Layang,” kata Rayanto.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Perindo mengapresiasi Bupati Barito Timur yang telah menyampaikan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025. Penyampaian laporan tersebut dinilai sebagai bentuk akuntabilitas publik sekaligus bahan evaluasi untuk penyusunan anggaran pada tahun berikutnya.
Namun, Perindo menegaskan keberhasilan pelaksanaan APBD tidak cukup diukur berdasarkan angka dalam laporan keuangan. Dampak pembangunan terhadap kehidupan masyarakat harus menjadi indikator utama keberhasilan pemerintah daerah.
“LKPJ Tahun 2025 harus diukur bukan hanya dari capaian angka, tetapi juga dari dampak positif pembangunan terhadap rakyat. Apakah jalan dan jembatan yang rusak semakin berkurang, angka stunting menurun, UMKM naik kelas, dan pelayanan publik menjadi semakin baik,” ujar Rayanto.
Pada sektor pendapatan daerah, Fraksi Perindo mengapresiasi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai 100,83 persen atau sebesar Rp79,81 miliar dari target Rp79,16 miliar. Capaian tersebut dinilai sebagai indikator positif dalam upaya meningkatkan kemandirian fiskal daerah.
Fraksi Perindo juga mendorong optimalisasi pemanfaatan dana transfer dari pemerintah pusat, baik Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik maupun Nonfisik. Penggunaannya diharapkan selaras dengan prioritas pembangunan nasional, khususnya penanganan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan pembangunan infrastruktur dasar.
Dari sisi belanja daerah, Perindo meminta pemerintah menjaga komposisi belanja pegawai serta belanja barang dan jasa agar tetap proporsional. Dengan demikian, ruang fiskal untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik dapat tetap terjaga.
Fraksi tersebut turut mencatat realisasi belanja modal yang mencapai 92,46 persen atau sekitar Rp873,56 miliar dari pagu anggaran yang tersedia. Capaian ini dinilai menunjukkan dukungan terhadap pembangunan fisik dan penyediaan sarana serta prasarana bagi masyarakat.
Sementara itu, terkait Belanja Tak Terduga (BTT), Perindo meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan lebih rinci mengenai penggunaan anggaran, termasuk pertanggungjawabannya. Hal ini diperlukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Menutup pandangan umumnya, Rayanto menegaskan dukungan Fraksi Perindo terhadap pelaksanaan APBD Barito Timur, dengan harapan pengelolaan anggaran pada tahun mendatang semakin efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Kami dari Fraksi Persatuan Indonesia (Perindo) sebagai representasi kepentingan masyarakat Barito Timur mendukung penuh agar realisasi APBD Kabupaten Barito Timur pada tahun mendatang dapat digunakan dengan lebih baik lagi untuk kemajuan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Barito Timur di Gumi Jari Janang Kalalawah yang kita cintai bersama,” tutup Rayanto.
Fraksi Perindo berharap catatan dan rekomendasi tersebut menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan, sehingga anggaran yang tersedia dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Barito Timur. (Red)
