Fraksi PKB Soroti Besarnya SiLPA, Minta Pemkab Bartim Percepat Pembangunan
Fraksi PKB meminta Pemerintah Kabupaten Barito Timur mengevaluasi pengelolaan anggaran dan mempercepat realisasi belanja agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PKB, Wahyudin Noor, dalam rapat paripurna DPRD Barito Timur dengan agenda pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025, Selasa (7/7/2026).
Wahyudin mengatakan, pengelolaan anggaran daerah harus didukung perencanaan yang matang, pelaksanaan yang efektif, serta pengawasan yang optimal di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Salah satu perhatian Fraksi PKB adalah besarnya SiLPA yang dinilai perlu dioptimalkan untuk mendukung pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Fraksi PKB mendorong agar anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur, seperti jalan, saluran irigasi, serta sekolah yang masih mengalami kerusakan.
Selain itu, Fraksi PKB menyoroti realisasi belanja bantuan yang baru mencapai 65,48 persen. Sementara itu, realisasi belanja tidak terduga tercatat sebesar 29,56 persen.
Menurut fraksi tersebut, capaian itu perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah, terutama karena masih terdapat masyarakat yang membutuhkan bantuan dan dukungan pemerintah.
Fraksi PKB juga meminta Pemkab Barito Timur meningkatkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menggali potensi pendapatan dari berbagai sektor guna memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Di bidang pengawasan, Fraksi PKB mendesak pemerintah daerah segera menindaklanjuti seluruh temuan dan rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), termasuk arahan yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan daerah.
Wahyudin menegaskan, evaluasi terhadap realisasi anggaran harus dilakukan secara menyeluruh agar setiap program dan kegiatan benar-benar tepat sasaran, efektif, serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Melalui berbagai catatan tersebut, Fraksi PKB berharap pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 dapat mendorong perbaikan pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat pembangunan di Kabupaten Barito Timur. (Red)
