Gerindra Minta APBD Bartim Lebih Efektif
Barito Timur – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Barito Timur menyoroti rendahnya realisasi pos lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya mencapai 15,23 persen. Pemerintah Kabupaten Barito Timur diminta segera melakukan evaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran.
Sorotan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Gerindra, I Putu Widid Septiawan, saat membacakan pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Barito Timur Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang III DPRD Barito Timur, Selasa (7/7/2026).
Dalam penyampaiannya, Fraksi Gerindra mengapresiasi pemerintah daerah yang telah menyampaikan Raperda pertanggungjawaban APBD sesuai ketentuan perundang-undangan. Fraksi juga memberikan penghargaan atas keberhasilan Pemkab Barito Timur mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-10 kalinya.
“Capaian tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang akuntabel,” kata Widid.
Meski demikian, Fraksi Gerindra mengingatkan bahwa opini WTP bukan alasan bagi pemerintah daerah untuk berpuas diri. Menurutnya, optimalisasi pendapatan dan peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran tetap harus menjadi perhatian serius.
“Fraksi Gerindra juga berharap agar Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap rendahnya realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah yang hanya mencapai 15,23 persen,” tegasnya.
Selain itu, Fraksi Gerindra mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Peningkatan PAD dinilai penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam mendukung pembangunan.
Fraksi juga meminta pemerintah daerah meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program agar penyerapan anggaran lebih optimal. Perencanaan yang matang diharapkan mampu meminimalkan keterlambatan kegiatan serta memastikan program berjalan sesuai target.
Dalam hal belanja daerah, Gerindra menekankan agar penggunaan APBD benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Anggaran harus diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat sektor pendidikan dan kesehatan, serta mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Widid turut mengingatkan pentingnya menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara tepat waktu. Langkah tersebut diperlukan untuk memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.
Menurut Fraksi Gerindra, opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pengelolaan APBD juga diharapkan mendukung percepatan transformasi pembangunan sumber daya manusia yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan visi Barito Timur Sejahtera, Elegan, Gigih, Amanah dan Harmonis (SEGAH).
Meski menyampaikan sejumlah catatan strategis, Fraksi Gerindra pada prinsipnya menerima Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya sesuai mekanisme yang berlaku di DPRD.
Penerimaan tersebut disertai harapan agar berbagai catatan yang disampaikan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan serta memastikan APBD digunakan secara efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (Red)
